 |
| Menteri Pertanian Amran Sulaiman tengah menanam padi organik di persawahan Klaten, Jawa Tengah beberapa waktu lalu. [gambar: eblusukan ] |
Koordinator Jokowi Force (J-Force) di Makassar, Abdul Waris menerangkan bahwa dirinya menduga ada campur tangan mafia impor beras pada isu reshuffle Menteri Pertanian (Mentan) Amran Sulaiman. Bahkan kemunculan beras sintetis diduga sebagai salah satu rangkaian upaya menekan Jokowi dan jajarannya.
Sebagaimana diketahui, selama menjalani jabatan sebagai menteri pertanian, Amran dikenal getol menolak masuknya impor beras dan terus mencanangkan swasembada pangan yang menjadi program Jokowi-JK.
Direktur Adhyaksa Research and Consulting (ARC) ini menuturkan bahwa para mafia tersebut paham betul HPP (harga pembelian petani) oleh Bulog hanya ada di kisaran Rp 7.300/kg. Dimana angka itu telah naik 10 persen dari sebelumnya setelah diperjuangkan oleh Amran. Para mafia tersebut juga sadar betul serapan Bulog tidak akan efektif di angka HPP itu karena harga pasaran sudah di angka lebih dari Rp 12.500/kg.
"Setelah harga pasaran melonjak, dan Bulog tak mampu dinamisasi harga di pasaran, Bulog akan lakukan OP (operasi pasar). Di situlah permainan oplosan, penimbunan beras semakin menggila. OP tidak bisa ngefek banyak atas lonjakan harga. Kelangkaan terjadi dan para mafia itu melalui corong politisi akan meminta impor beras," katanya dalam rilis berita yang diterima redaksi mediatani.com, Sabtu (23/5/2015).
Abdul waris menjelaskan bahwa hal tersebut telah diantisipasi Amran jauh hari dengan menegaskan bahwa stok nasional beras untuk Ramadan masih mencukupi. Hal inilah yang akan semakin mematikan para mafia impor beras tersebut.
"Kami menilai isu reshuffle niatannya bukan beralaskan pada kinerja dan cita-cita swasembada pangan. Tapi diduga lebih pada muatan politik dan pesanan mafia penguasa black market yang tidak senang dengan gebrakan Amran yang kukuh tidak mau impor beras," tegasnya.
Abdul waris menambahkan, munculnya isu beras sintetik tak bisa dimaknai tunggal. Upaya ini dilakukan secara sistematis dan diduga salah satu bentuk lain dari upaya gerogoti penolakan impor beras.
"Kami tidak menolak resshufle jika memang itu berbasis kinerja. Kami menilai isu reshuffle berbahaya bagi masa depan swasembada pangan. Ancaman bagi petani yang sedang gencar menanam di sawah demi kedaulatan pangan," katanya.
Terpisah koordinator Relawan Jokowi-JK Wilayah Papua Rusmin Nuryadin menilai, selama ini Amran banyak melakukan terobosan melalui program prorakyat.
Khusus di wilayah timur, Mentan telah membentuk 1.000 desa mandiri benih, membuka lahan seluas 250 ribu hektare dari 1,2 juta hektare di Merauke-Papua, dan membuka 1 juta hektare lahan jagung di Pulau Buru Maluku. Selain di Papua, Mentan juga bangun 500 ribu hektare food estate di Kalimantan.
"Kami di wilayah Timur khususnya di Papua mengapresiasi kinerja ini. Ini bentuk upaya perimbangan pembangunan di wilayah timur," katanya. (IA/MT)