MediaTani - Program Indonesia Swasembada Beras pada tahun 2017 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sulit tercapai. Bukannya meningkat, produksi beras nasional malah terancam menurun. Penyebabnya, jumlah petani yang semakin sedikit."Dalam setahun terjadi penurunan jumlah rumah tangga petani sekitar 500 ribu," kata Menteri Pertanian Amran Sulaiman akhir pekan lalu (7/3) pada wartawan JPNN.com
Hasil survei pertanian yang pernah dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), diketahui jumlah rumah tangga usaha tani di Indonesia pada 2003 masih 31,17 juta. Akan tetapi, sepuluh tahun kemudian (2013), jumlahnya menyusut jadi 26,13 juta. Ada penurunan sekitar 5 juta selama sepuluh tahun. Atau kalau dirata-rata 1,75 persen per tahun.
Menurut Menteri Pertanian, penurunan itu sebagian besar berasal dari para petani kecil yang memiliki luas lahan minim, sekitar 0,3 hektare. Mereka meninggalkan profesi sebagai petani karena penghasilannya yang sangat minim. Sekitar Rp 200 ribu per bulan, hal tersebut sangatlah jauh dari kebutuhan.
Amran menerangkan bahwa kondisi tersebut bisa berbahaya jika tidak segera diatasi. Sebab, saat jumlah petani menurun, kebutuhan masyarakat akan pangan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk.
Melihat kondisi tersebut pemerintah akan menggenjot tingkat produktivitas petani yang ada. "Di antaranya melalui penggunaan benih unggul dan pemakaian alsintan (alat mesin pertanian)," terangnya.
Dari total anggaran APBN 2015 untuk pertanian Rp 16,9 triliun, Kementan memberikan porsi yang besar untuk alsintan. Dengan mesin pertanian yang lebih canggih, diharapkan jumlah lahan yang diolah lebih banyak meski jumlah petani menyusut. "Kita mencoba tetap bisa meningkatkan produksi dengan bantuan mesin," paparnya.
Ia mencontohkan, tahun ini ada pengadaan traktor roda empat sebanyak 1.000 unit dengan anggaran Rp 444,7 miliar. Lalu traktor roda dua 20 ribu unit senilai Rp 500 miliar. Rice transplanter juga diproduksi mencapai 5.000 unit senilai Rp 315 miliar. Untuk pemanenan, dibikin mesin perontok padi 2.000 unit senilai Rp 60 miliar. "Itu jumlah yang sangat besar dibanding sebelum-sebelumnya," papar Amran.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Koperasi Pedagang Pasar Induk Cipinang Jakarta Zulkifly Rasyid membenarkan adanya ancaman turunnya produksi beras. Selain jumlah petani yang semakin minim, dia menyinggung terus berkurangnya lahan pertanian. Sementara pertumbuhan penduduk terus terjadi. Mau tidak mau, ancaman kekurangan suplai beras dari dalam negeri terbuka.
Itulah sebabnya Zulkifly tidak yakin Indonesia bisa mencapai swasembada beras dalam pemerintahan Jokowi. Dia berharap impor tetap dilakukan dalam jumlah yang wajar untuk menjaga pasokan. Kalau tidak, naiknya harga beras bisa terulang pada awal 2016. "Presiden SBY yang sepuluh tahun memimpin saja gagal," ucapnya.
Selain itu, sistem buka tutup terhadap pasokan beras Bulog dilakukan dengan momen yang tepat. Buktinya, setelah ada operasi pasar, harga beras terus merangkak turun. Harga beras di PIBC untuk IR-64 I mencapai Rp 10.450 per kg, IR-64 II Rp 9.400, dan IR-64 III Rp 8.800. Untuk stok beras, ada 25.319 ton. (IA/jpnn)