 |
| Mentri Pertanian, Amran Sulaiman. (foto by Antara) |
"Sangat, sangat (menghambat), itu saya hitung kemarin dengan para ahli, kumpulkan," kata Amran di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Selasa (23/12/2014).
Menurut perhitungan alumni Universitas hasanuddin ini, petani bisa kehilangan 1 ton hasil tanam per hektarnya jika distribusi pupuk terlambat dalam dua pekan saja. Padahal, biaya yang dikeluarkan untuk pupuk yang datang terlambat sama nilainya dengan biaya yang dikeluarkan apabila pupuk datang tepat waktu.
"Jika dikalikan lima juta hektar itu 5 juta ton, itu sudah swasembada," Paparnya.
Ia menyampaikan, dari 14 provinsi yang dikunjunginya, lebih dari 50 kabupaten bermasalah distribusi pupuknya. Menurut dia, faktor utama keterlambatan distribusi pupuk adalah masalah transportasi dan ego sektoral kabupaten.
"Katakanlah contohnya kabupaten A itu 10 ton tapi butuhnya 7 ton, kan ada sisa 3 ton. Karena egoisme sektoral ini dia tidak mau dipindahkan ke kabupaten lain. Yang seperti itulah contohnya sehingga membuat lambat. Ini enggak boleh egoisme sektoral membangun ini republik, membangun egoisme sektoral," tambahnya.
Untuk mencegah keterlambatan distribusi pupuk, pemerintah menekankan perlunya melakukan penunjukkan langsung perusahaan pengadaan pupuk.
Selain Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil juga membeberkan bahwa, pada tahun depan setiap kabupaten diminta menyerahkan master list kebutuhan pupuk masing-masing.
"Sehingga nanti kabupaten apa, tanggal berapa harus datang pupuk, master list ini disepakati oleh menteri pertanian dan PT Pupuk Indonesia, maka Pak Wapres katakan kirim satu kopiannya ke sini, nanti kita akan cek sekali-sekali," kata Sofyan.