 |
| Ilustrasi, Seorang Petani Mengeringkan Gabah Hasil Panennya |
"Pemerintah harus berani untuk membuat jaminan harga
pertanian dengan membentuk semacam badan atau lembaga proteksi harga
pertanian," kata Ketua Pengurus Pusat LPNU Mustholihin Madjid dalam
seminar nasional pramuktamar NU di Jakarta, Rabu (1/7).
Tampil sebagai pembicara antara lain Sekretaris Badan
Ketahan Pangan Rochjat Darmawiredja, Direktur Irigasi, Rawa dan Air Kementerian
PUPR Amir Hamzar, Kepala Biro Ekonomi BCA David Gumual, dan Ketua PBNU yang
juga guru besar pertanian UGM Maksum Machfoedz.
LPNU menyatakan pemerintah harus memihak petani terkait
hasil pascapanen karena selama ini petani terjebak pada kecepatan jual. Jika
hasil pertanian tidak segera terjual akan segera rusak atau menjamur.
"Perlu tersedianya mesin-mesin pascapanen dan
dibebaskannya dari PPN untuk peralatan tersebut. Kalau tidak, pascapanen hanya
akan menambah umur simpan, bukan menambah nilai," katanya.
Terkait lahan, LPNU meminta keseriusan pemerintah dalam
menghitung area luas lahan pertanian dan produksinya. Selama ini pemerintah
dinilai cenderung main-main dengan data lahan dan produksi.
"Ujung-ujungnya untuk kepentingan pengelembungan angka
subsidi pupuk dan bibit," kata Mustholihin.
LPNU meminta pemerintah serius dan tidak sekadar jargon
dalam memperbaiki irigasi dan infrastruktur pertanian. "Pembiayaan sektor
pertanian agar lebih konkret dengan pengawalan program yang nyata. Pemerintah
harus berani membentuk dana alokasi khusus untuk pertanian," Mustholihin.
Sementara itu, Prof Maksum Machfoedz menekankan penting
pengendalian harga pangan, mengingat rata-rata belanja pangan sangat tinggi
yaitu 50,62 persen, bahkan untuk rakyat miskin mencapai 73,5 persen.
"Tapi harus hati-hati juga dengan pengendalian harga,
karena penyelamatan konsumen bisa bermakna pembunuhan petani," katanya.